Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus dapat mengambil peranan untuk mempercepat pembangunan proyek Geothermal Sarulla di Kabupaten Tapanuli Utara, terutama dalam pembebasan lahan.“Pemerintah pusat sudah sangat serius, jangan terkendala lagi,” kata anggota DPRD Provinsi Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Tunggul Siagian di Medan, Minggu (12/5).
Menurut Tunggul, masyarakat Sumut layak bersyukur karena belum lama ini pemerintah telah menandatangani kontrak pembangunan Geothermal Sarulla yang berlokasi di Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli Utara.
Investasi dalam jumlah besar tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pasokan energi listrik di Tanah Air, terutama mengatasi krisis energi listrik yang sering terjadi di Sumut.
Namun, berdasarkan pengalaman selama ini, investasi berbagai proyek pembangunan di Sumut sering mengalami kendala dan tidak dapat dilanjutkan akibat banyaknya lahan yang dibebaskan.
Dari informasi yang didapatkan, potensi kendala serupa juga ditemukan dalam proyek Geothermal atau panas bumi Sarulla untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 3×110 megawatt.
Oleh karena itu, Pemprov Sumut dan Pemkab Tapanuli Utara harus mengambil peran aktif untuk mendukung percepatan dalam pembebasan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut.
Jika tidak mendapatkan peranan aktif dari Pemprov Sumut dan Pemkab Tapanuli Utara, pihaknya merasa khawatir hasil proyek yang sangat diharapkan mengatasi krisis energi listrik itu akan mengalami kendala di lapangan.
“Jangan sampai ketika pemerintah pusat sudah serius, kita pula yang kurang bertanggung jawab,” kata anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumut itu.
Meski mendesak proaktif Pemprov Sumut dan Pemkab Tapanuli Utara, Tungggul Siagian juga mengharapkan investor yang mengelola pembangunan proyek panas bumi Sarulla itu untuk mampu menampilkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terbaru.
“Amdal yang ada dibuat 10 tahun lalu. Harus ada amdal terbaru guna menghindari kendala dan musibah di kemudian hari,” katanya.
Menurut dia, penampilan amdal terbaru itu sangat dibutuhkan karena kondisi di lapangan sudah banyak mengalami perubahan dibandingkan sekitar 10 tahun lalu ketika Amdal awal dibuat.
Pembaharuan amdal itu sangat diperlukan karena proyek geothermal tersebut memiliki potensi kerawanan relatif cukup tinggi. “Ada sedikit bahaya karena proyek panas bumi itu bisa mengeluarkan uap gas yang bisa mematikan makhluk hidup,” katanya.
Sebelumnya, Wapres Boediono meminta agar konsorsium Proyek Geothermal Sarulla di Sumut segera mempercepat pelaksanaan proyek tersebut dalam rangka menambah pasokan listrik nasional yang saat ini masih kurang.
“Saya menginginkan konsorsium segera menggelindingkan proyek geothermal Sarulla dan dapat berjalan dengan cepat dan sesegera mungkin dimulai,” kata Wapres usai menyaksikan penyerahan kontrak penjualan energi (ESC) kerja sama pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) serta surat jaminan kelayakan usaha (SJKU) dari sejumlah menteri kepada konsorsium di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (11/4).
SUMBER
 |
| ilustrasi |
Menurut Tunggul, masyarakat Sumut layak bersyukur karena belum lama ini pemerintah telah menandatangani kontrak pembangunan Geothermal Sarulla yang berlokasi di Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli Utara.
Investasi dalam jumlah besar tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pasokan energi listrik di Tanah Air, terutama mengatasi krisis energi listrik yang sering terjadi di Sumut.
Namun, berdasarkan pengalaman selama ini, investasi berbagai proyek pembangunan di Sumut sering mengalami kendala dan tidak dapat dilanjutkan akibat banyaknya lahan yang dibebaskan.
Dari informasi yang didapatkan, potensi kendala serupa juga ditemukan dalam proyek Geothermal atau panas bumi Sarulla untuk membangun pembangkit listrik berkapasitas 3×110 megawatt.
Oleh karena itu, Pemprov Sumut dan Pemkab Tapanuli Utara harus mengambil peran aktif untuk mendukung percepatan dalam pembebasan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut.
Jika tidak mendapatkan peranan aktif dari Pemprov Sumut dan Pemkab Tapanuli Utara, pihaknya merasa khawatir hasil proyek yang sangat diharapkan mengatasi krisis energi listrik itu akan mengalami kendala di lapangan.
“Jangan sampai ketika pemerintah pusat sudah serius, kita pula yang kurang bertanggung jawab,” kata anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sumut itu.
Meski mendesak proaktif Pemprov Sumut dan Pemkab Tapanuli Utara, Tungggul Siagian juga mengharapkan investor yang mengelola pembangunan proyek panas bumi Sarulla itu untuk mampu menampilkan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) terbaru.
“Amdal yang ada dibuat 10 tahun lalu. Harus ada amdal terbaru guna menghindari kendala dan musibah di kemudian hari,” katanya.
Menurut dia, penampilan amdal terbaru itu sangat dibutuhkan karena kondisi di lapangan sudah banyak mengalami perubahan dibandingkan sekitar 10 tahun lalu ketika Amdal awal dibuat.
Pembaharuan amdal itu sangat diperlukan karena proyek geothermal tersebut memiliki potensi kerawanan relatif cukup tinggi. “Ada sedikit bahaya karena proyek panas bumi itu bisa mengeluarkan uap gas yang bisa mematikan makhluk hidup,” katanya.
Sebelumnya, Wapres Boediono meminta agar konsorsium Proyek Geothermal Sarulla di Sumut segera mempercepat pelaksanaan proyek tersebut dalam rangka menambah pasokan listrik nasional yang saat ini masih kurang.
“Saya menginginkan konsorsium segera menggelindingkan proyek geothermal Sarulla dan dapat berjalan dengan cepat dan sesegera mungkin dimulai,” kata Wapres usai menyaksikan penyerahan kontrak penjualan energi (ESC) kerja sama pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) serta surat jaminan kelayakan usaha (SJKU) dari sejumlah menteri kepada konsorsium di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (11/4).
SUMBER
0 komentar:
Post a Comment