Pengusaha & Rentenir Terima BLSM

Warga yang menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Taput dinilai kurang tepat sasaran. Sebab banyak masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan tersebut justru menerimanya.

Kepala Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Marhusa Purba, Selasa (2/7) mengaku pusing dan tidak tahu asal data penerima BLSM tersebut.

“Saya bingung melihat kriteria untuk mendapatkan BLSM. Sebab yang menerima ada yang berprofesi sebagai pengusaha, rentenir dan keluarga mapan,” terangnya.

Dia mengaku, tidak mengetahui darimana data BLSM tersebut. Sebab mereka tidak pernah terlibat dalam pendataan itu. Sehingga ada saja warga yang tidak pantas menerima justru menerima, sedangkan warga yang layak mendapat bantuan itu justru tidak terdata.

Marhusa mengaku bingung karena ia sering ditanya oleh warga mengenai data penerima BLSM. Apalagi, kata dia, di desa itu banyak warga mapan yang tidak berhak menerima BLSM justru terdata sebagai penerima.

Senada disebutkan Kades Sakaran, Kecamatan Siatas Barita, Uli Basa Hutapea. Dengan tegas, pihaknya menolak membagikan kartu perlindungan sosial (KPS) di daerahnya. Sebab banyak warganya yang dinilai layak menerima justru tidak terdata.

“Saya tidak tega membagikan itu, sebab yang masuk daftar penerima adalah orang-orang yang menurut saya tidak perlu dibantu. Padahal orang-orang yang membutuhkan justru tidak tercatat,” ucapnya.

Menurutnya, sumber data yang digunakan untuk menentukan warga penerima BLSM tidak jelas dan tidak akurat. Untuk itu, dia berharap datanya diperbaiki atau jika perlu menolaknya.

“Kalau diteruskan dikhawatirkan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Kita juga tidak tahu dari mana data itu! Kalau dari BPS, ini data tahun berapa?” tandasnya.

Terpisah, Lurah Huta Toruan XI, Kecamatan Tarutung H Matondang mengaku, dalam pendataan BLSM, pihaknya tidak pernah terlibat. “Dari 400-an kepala rumah tangga (KK) di daerah saya, hanya 22 KK saja yang menerim BLSM. Banyak warga yang datang ke kantor mempertanyakan data BLSM tersebut. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa kami tidak ikut terlibat dalam mendata,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Tarutung Joni Silalahi mengatakan, pihaknya dalam hal ini hanya berperan sebagai penyampai surat KPS dan penyalur dana BLSM kepada 17.709 masyarakat penerima di Taput.

“Kami hanya berperan sebagai penyampaian KPS dan penyaluran BLSM. Mengenai keakuratan nama warga penerima, bukan kami yang mengeluarkan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, penyaluran BLSM tersebut sedang berjalan yang dilakukan sejak Selasa (2/7). Dia juga mengakui bahwa penyaluran BLSM memang mendadak.