Orang Batak kembali menghiasi usulan menteri di kabinet Jokowi. Salah satunya, Poltak Sitanggang yang saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo). Pria paruh baya ini dikenal tegas dan berani menolak keputusan pemerintah yang melarang ekspor mentah mineral.
Masuknya Poltak Sitanggang sebagai kandidat menteri diusulkan oleh www.kabinetrakyat.org. Dalam lamannya, www.kabinetrakyat.org memunculkan nama-nama yang menurut pengelola muncul hasil dari diskusi bersama jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis, teknokrat, politisi dan dan masukan-masukan yang langsung diberikan oleh rakyat dimanapun berada, apapun profesi, agama dan sukunya.
Dijelaskan pula, nama- nama menteri sebagai masukan untuk kabinet Jokowi diharapkan berpijak pada kriteria-kriteria. Yakni, tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai dengan visi misi Jokowi-JK, dan bukan perusak lingkungan hidup.
Nama Poltak Sitanggang melejit setelah pemerintah memberlakukan UU Minerba yang salah satu poinnya adalah pelarangan ekspor mentah mineral. Terkait hal ini, Poltak menduga ada kartel asing yang mengintervensi pemerintah menerapkan pelarangan kebijakan ekspor mineral mentah. "Mereka (kartel) menjanjikan investasi besar membangun pemurnian di Indonesia. Tapi dengan catatan melarang ekspor mineral mentah," kata Poltak.
Poltak meminta pemerintah agar transparan terhadap kepentingan di balik kebijakan tersebut. "Kita (Apemindo) sudah intensif berdialog dengan KESDM, puncaknya kemarin di Bali kepada industri pertambangan. Namun setelah Hatta Radjasa ketemu dengan kartel di Inggris, juga bertemu Jero Wacik dan MS Hidayat, tiba-tiba kemudian menyetujui larangan ekspor. Ada kepentingan apa ini,” tukas dia.
Masuknya Poltak Sitanggang sebagai kandidat menteri diusulkan oleh www.kabinetrakyat.org. Dalam lamannya, www.kabinetrakyat.org memunculkan nama-nama yang menurut pengelola muncul hasil dari diskusi bersama jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis, teknokrat, politisi dan dan masukan-masukan yang langsung diberikan oleh rakyat dimanapun berada, apapun profesi, agama dan sukunya.
Dijelaskan pula, nama- nama menteri sebagai masukan untuk kabinet Jokowi diharapkan berpijak pada kriteria-kriteria. Yakni, tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai dengan visi misi Jokowi-JK, dan bukan perusak lingkungan hidup.
Nama Poltak Sitanggang melejit setelah pemerintah memberlakukan UU Minerba yang salah satu poinnya adalah pelarangan ekspor mentah mineral. Terkait hal ini, Poltak menduga ada kartel asing yang mengintervensi pemerintah menerapkan pelarangan kebijakan ekspor mineral mentah. "Mereka (kartel) menjanjikan investasi besar membangun pemurnian di Indonesia. Tapi dengan catatan melarang ekspor mineral mentah," kata Poltak.
Poltak meminta pemerintah agar transparan terhadap kepentingan di balik kebijakan tersebut. "Kita (Apemindo) sudah intensif berdialog dengan KESDM, puncaknya kemarin di Bali kepada industri pertambangan. Namun setelah Hatta Radjasa ketemu dengan kartel di Inggris, juga bertemu Jero Wacik dan MS Hidayat, tiba-tiba kemudian menyetujui larangan ekspor. Ada kepentingan apa ini,” tukas dia.
0 komentar:
Post a Comment