Michele Zaccheo, selaku Director of UNIC, Jakarta, mengatakan bahwa keamanan dan hak asasi manusia adalah 2 pilar yang menjadi tantangan bagi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam menciptakan perdamaian dunia dimana konflik antar negara yang tidak kunjung selesai dan adanya kekerasaan terhadap perempuan dan remaja putri yang tidak terbatas. Masalah ini berkenaan dengan kehidupan politik dan ekonomi yang sejalan dengan permasalahan keamanan negara yang kondisinya rawan dan rentan terhadap ancaman disintegrasi, sehingga membuat seluruh negara harus bersama – sama menegakkan adanya pelanggaran hak – hak asasi manusia di tengah masyarakatnya,” pungkasnya.
Leonard F Hutabarat menambahkan, setiap negara harus ikut berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia, khususnya negara Indonesia harus meningkatkan peran dan insiatifnya dalam operasi pasukan penjaga perdamaian dunia yang kreatif dan dinamis. Pemerintah Indonesia perlu menyusun suatu kebijakkan nasional yang mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB,” ucap dosen Fisipol UKI.
Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST., mengatakan bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang cukup pahit dalam menegakkan kedamaian di negaranya pada saat konflik GAM di aceh. Walaupun konflik berakhir dengan Mou Helsinki, yang memuat beberapa item kesepakatan, di antaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, ekonomi, politik, HAM, peraturan perundang-undangan, amnesti, dan reintegrasi, namun setelah 8 tahun penandatanganan tersebut masih ada sejumlah permasalahan krusial di Aceh yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ancaman bagi Aceh ke depan, termasuk menimbulkan kembalinya instabilitas keamanan di Aceh,’’ pungkas kepala dinas intelligent, TNI.
Seminar ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi mahasiswa/ mahasiswi yang hadir dalam menciptakan kedamaian dan penegakkan HAM di negaranya sendiri, khususnya di negara Indonesia. RILIS UKI
0 komentar:
Post a Comment