RUU Pilkada Masih Dinamis

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Abdul Malik Haramain mengakui adanya perubahan sikap fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Perbedaan sikap tersebut terlihat dari pandangan fraksi dalam RUU Pilkada.

"Pilkada ada perubahan dari KMP (Koalisi Merah Putih) dulu setuju pemilu walikota atau bupati langsung. Memang ada perubahan drastis terutama yang tergabung KMP dulu sebagian besar sebelum pilpres minta langsung-langsung baik gubernur, bupati atau walikota," kata Malik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Namun, kata Malik, pemilihan presiden membuat konstelasi politik berubah. Di mana Koalisi Merah Putih yang menginginkan pilkada langsung berubah sikap dan meminta kepala daerah dipilih DPRD.

"Artinya semuanya dipilih DPRD. Hasil rapat kemarin perubahan satu dan dua perubahan itu terjadi," kata Malik.

Koalisi Merah-Putih diketahui berisikan Fraksi Golkar, Demokrat, PPP, PAN, PKS dan Gerindra. Ia menjelaskan pekan depan Panja akan menggelar rapat kembali untuk memastikan pilihan fraksi.

"Kalau kemudian tidak selesai juga rapat panja tanggal 8 September 2014 itu akan kita bawa di forum ke lebih tinggi," ujarnya.

Politisi PKB itu mengakui hasil pemilihan presiden mempengaruhi sikap fraksi-fraksi. Koalisi Merah Putih ingin memperkuat koalisi dari nasional hingga daerah.

"Tapi saya nggak yakin hal itu bisa dilakukan karena selama ini peta politik di atas beda dengan peta politik di bawah. politik nasional sering kali beda di bawah," imbuhnya.

Menurut Malik, sulit menyamakan peta politik di atas dengan situasi di bawah. "Saya tidak terlalu yakin itu akan terjadi. koalisi itu tetap berlangsung dari atas ke bawah," kata Malik.

Mengenai paket kepala daerah dan wakil yang tidak satu paket, Malik menjelaskan hal tersebut. Ia mengatakan wakil kepala daerah tidak dipilih berdasarkan paket melainkan diangkat dan diajukan kepala daerah terpilih.

"Itu masih kebelah-belah ada yang setuju ada yang enggak. PKB nggak setuju paket," ujarnya.

Malik mengakui pilkada tidak langsung dapat mengurangi anggaran karena lebih efisien. Namun, ia mengingatkan proses demokrasi tetap memerlukan biaya.

"Jangan kemudian karena alasan biaya lalu demokrasi kita direduksi kemudian di adopt kemudian dikurangi dari langsung menjadi tidak langsung. itu yang kami tidak setuju makanya kenapa kami setuju serentak langsung-langsung tetapi serentak saya kira itu sudah bisa mengurangi biaya politik tinggi," ujarnya.