Gawat, 94 Persen Hasil Pilkada Paket Pecah Kongsi

MENTERI Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket seringkali berujung pada pecah kongsi. Gamawan mengatakan, hanya segelintir kepala daerah dan wakilnya yang solid dan akur sepanjang periode pemerintahannya. Oleh sebab itu, dirinya meminta Pilkada tidak dilakukan dalam satu paket.

"Kalau kita meminta tidak paket, karena evaluasi kita sekitar 94 persen itu pecah kongsi, yang mengulang kembali bersama-sama hanya 6 persen, pencalonan juga banyak yang kurang akur. Tapi kalau dia tidak paket maka loyalitasnya itu kepada kepala daerah," kata Gamawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Kepala Daerah dapat memilih sendiri wakilnya apabila Pilkada tidak dilakukan sepaket. Nantinya, lanjut Gamawan, wakil kepala daerah bisa dipilih oleh kepala daerah terpilih dari kalangan PNS, kader partai politik, atau pun dari kalangan profesional. "Dimungkinkan dari parpol, dimungkinkan dari PNS," imbuh Gamawan.

Namun opsi ini masih ditentang oleh PKS, PKB, Gerindra dan Hanura. Sementara partai politik yang tidak setuju dengan sistem paket adalah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PAN, PPP, pemerintah dan DPD. Dengan demikian, mayoritas fraksi plus pemerintah dan DPD setuju sistem paket kepala daerah beserta wakilnya dihapus.