Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) kembali mengemuka setelah DPR mengesahkan RUU Protap bersama sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) lain di seluruh Indonesia, yang di dalamnya juga termasuk Provinsi Kepulauan Nias. Khusus untuk Protap yang pernah diperjuangkan hingga menelan korban jiwa, rasa-rasanya memang harus kembali melewati jalan berliku. Inilah Provinsi Tapanuli, satu ranjang dua mimpi.
Siapa sangka, memori masa lalu dihidupkan lagi menjelang Pemilu 2014. Ya, pada 2009 silam, Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat meninggal dunia di tengah pro kontra pembentukan Protap. Wafatnya Aziz juga diikuti dengan mangkraknya pembentukan Protap. Namun, dengan disahkannya RUU Protap, juga sekaligus menjadi pertaruhan; apakah Protap akan mulus atau juga kembali kandas di tengah jalan.
Euforia pembentukan Protap memang sangat bisa dirasakan khalayak, khususnya bagi mereka yang berasal atau bermukim di kawasan Tapanuli. Bekas Keresidenan ini dianggap sudah pantas berdiri sendiri sebagai provinsi. Kepantasan itu diukur dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang paling utama adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka tidak heran masyarakat di Tapanuli sudah sejak lama merindukan Protap. Begitu juga dengan anak rantau Tapanuli.
Hal penting yang perlu dijelaskan kepada masyarakat luas adalah mengenai kondisi kawasan Tapanuli saat ini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, pelayanan, infrastruktur, dan lain sebagainya. “Semua aspek itu harus disampaikan ke publik, bagaimana kondisinya sekarang ini. Lantas, bagaimana target setelah Protap nanti terbentuk. Target lima tahun kondisi kesehatan masyarakat bagaimana, kondisi pelayanan publik bagaimana, dan seterusnya,” ujar Doktor Sosiologi UI, Kastorius Sinaga di Jakarta, (6/11).
Hinca Panjaitan, seorang politisi Demokrat juga sangat yakin pembentukan Protap mampu ampu mempercepat pembangunan. Ini didukung oleh beroperasinya Bandara Udara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA), lengkap dengan ruas jalan tol sebagai penghubung. Artinya hanya dengan memerpanjang luas jalan tol yang ada hingga ke Pematang Siantar, maka pariwisata di Danau Toba akan kembali menggeliat.
Namun, sambung Hinca, tentunya infrastruktur jalan perlu ditambah dengan sejumlah pembangunan lain. Di antaranya perlu dibangun paling tidak hingga 25-50 hotel di daerah Danau Toba. Jika ini terwujud, maka pertemuan-pertemuan kelas dunia yang selama ini diselenggarakan di Bali, bisa berpindah ke wilayah Danau Toba.
Masih banyak komentar positif yang disampaikan para tokoh Batak di tanah rantau. Kesimpulan mereka, Protap akan mampu membawa perubahan bagi masyarakat Tapanuli. Akan tetapi, ada pula yang tidak setuju dengan Protap. Ketidaksetujuan itu bahkan datang dari seorang politisi senior PDIP, Sabam Sirait. Pria yang sangat dekat dengan Megawati ini justru khawatir dibentuknya Protap akan menimbulkan masalah baru.
“Saya dari Tapanuli tidak setuju ada Provinsi Tapanuli, buat apa? Kalau Aceh punya sejarah sendirilah, kita terima itu, walaupun sebenarnya itu tidak baik. Kita tidak boleh berpisah satu sama lain," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (31/10).
Menurut Sabam, pemekaran belum tentu membuat suatu daerah bisa menjadi lebih makmur. Itu sebabnya, dia mengkritik pemerintah yang terkesan dengan mudah memekarkan sebuah wilayah. “Kita harus memelihara persatuan kita. Sekarang mau dibentuk begitu banyak kabupaten dan provinsi apakah sudah dipertimbangkan. Jangan kira mudah mempersatukan bangsa. Tapi sesuatu yang tidak mudah harus kita capai dengan mati-matian. Jangan terlalu ada yang jauh di bawah kemiskinan," tukas dia.
Peringatan potensi konflik saat pembentukan Protap juga datang dari pengamat politik Sabar Sitanggang. Jika tidak dijembatani dengan dialog, bukan tidak mungkin kerusuhan 2009 akan kembali terulang. “Saya yakin, begitu RUU Protap mulai dibahas lagi, maka akan muncul lagi tarik-menarik, pro kontra. Potensi konflik sosial masih ada. Jangan sampai ada korban lagi," katanya di Jakarta, kemarin (31/10).
Untuk menghindari main klaim bahwa kubunya mewakili suara rakyat, pilihan menggelar jajak pendapat alias referendum sepertinya cocok diterapkan. "Saya sarankan dilakukan saja referendum. Rakyat Sumut ditanya, setuju atau tidak dengan Protap. Jika sudah ada hasil jajak pendapat, semua pihak harus menerima," ujar dia.
Isu pembentukan Protap memang selalu mengundang pro kontra. Konon, terlalu banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Entah kepentingan politik atau ekonomi. Atau mungkin dua-duanya. Namun yang jelas, terbentuknya Protap hanya akan terjadi apabila seluruh elemen masyarakat bisa bersatu padu. Masyarakat Tapanuli tidak boleh satu ranjang tetapi berbeda mimpi. Cukup satu mimpi. Provinsi Tapanuli. IP/GLOBAL POS
Siapa sangka, memori masa lalu dihidupkan lagi menjelang Pemilu 2014. Ya, pada 2009 silam, Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat meninggal dunia di tengah pro kontra pembentukan Protap. Wafatnya Aziz juga diikuti dengan mangkraknya pembentukan Protap. Namun, dengan disahkannya RUU Protap, juga sekaligus menjadi pertaruhan; apakah Protap akan mulus atau juga kembali kandas di tengah jalan.
Euforia pembentukan Protap memang sangat bisa dirasakan khalayak, khususnya bagi mereka yang berasal atau bermukim di kawasan Tapanuli. Bekas Keresidenan ini dianggap sudah pantas berdiri sendiri sebagai provinsi. Kepantasan itu diukur dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan yang paling utama adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka tidak heran masyarakat di Tapanuli sudah sejak lama merindukan Protap. Begitu juga dengan anak rantau Tapanuli.
Hal penting yang perlu dijelaskan kepada masyarakat luas adalah mengenai kondisi kawasan Tapanuli saat ini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, pelayanan, infrastruktur, dan lain sebagainya. “Semua aspek itu harus disampaikan ke publik, bagaimana kondisinya sekarang ini. Lantas, bagaimana target setelah Protap nanti terbentuk. Target lima tahun kondisi kesehatan masyarakat bagaimana, kondisi pelayanan publik bagaimana, dan seterusnya,” ujar Doktor Sosiologi UI, Kastorius Sinaga di Jakarta, (6/11).
Hinca Panjaitan, seorang politisi Demokrat juga sangat yakin pembentukan Protap mampu ampu mempercepat pembangunan. Ini didukung oleh beroperasinya Bandara Udara Kuala Namu Internasional Airport (KNIA), lengkap dengan ruas jalan tol sebagai penghubung. Artinya hanya dengan memerpanjang luas jalan tol yang ada hingga ke Pematang Siantar, maka pariwisata di Danau Toba akan kembali menggeliat.
Namun, sambung Hinca, tentunya infrastruktur jalan perlu ditambah dengan sejumlah pembangunan lain. Di antaranya perlu dibangun paling tidak hingga 25-50 hotel di daerah Danau Toba. Jika ini terwujud, maka pertemuan-pertemuan kelas dunia yang selama ini diselenggarakan di Bali, bisa berpindah ke wilayah Danau Toba.
Masih banyak komentar positif yang disampaikan para tokoh Batak di tanah rantau. Kesimpulan mereka, Protap akan mampu membawa perubahan bagi masyarakat Tapanuli. Akan tetapi, ada pula yang tidak setuju dengan Protap. Ketidaksetujuan itu bahkan datang dari seorang politisi senior PDIP, Sabam Sirait. Pria yang sangat dekat dengan Megawati ini justru khawatir dibentuknya Protap akan menimbulkan masalah baru.
“Saya dari Tapanuli tidak setuju ada Provinsi Tapanuli, buat apa? Kalau Aceh punya sejarah sendirilah, kita terima itu, walaupun sebenarnya itu tidak baik. Kita tidak boleh berpisah satu sama lain," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (31/10).
Menurut Sabam, pemekaran belum tentu membuat suatu daerah bisa menjadi lebih makmur. Itu sebabnya, dia mengkritik pemerintah yang terkesan dengan mudah memekarkan sebuah wilayah. “Kita harus memelihara persatuan kita. Sekarang mau dibentuk begitu banyak kabupaten dan provinsi apakah sudah dipertimbangkan. Jangan kira mudah mempersatukan bangsa. Tapi sesuatu yang tidak mudah harus kita capai dengan mati-matian. Jangan terlalu ada yang jauh di bawah kemiskinan," tukas dia.
Peringatan potensi konflik saat pembentukan Protap juga datang dari pengamat politik Sabar Sitanggang. Jika tidak dijembatani dengan dialog, bukan tidak mungkin kerusuhan 2009 akan kembali terulang. “Saya yakin, begitu RUU Protap mulai dibahas lagi, maka akan muncul lagi tarik-menarik, pro kontra. Potensi konflik sosial masih ada. Jangan sampai ada korban lagi," katanya di Jakarta, kemarin (31/10).
Untuk menghindari main klaim bahwa kubunya mewakili suara rakyat, pilihan menggelar jajak pendapat alias referendum sepertinya cocok diterapkan. "Saya sarankan dilakukan saja referendum. Rakyat Sumut ditanya, setuju atau tidak dengan Protap. Jika sudah ada hasil jajak pendapat, semua pihak harus menerima," ujar dia.
Isu pembentukan Protap memang selalu mengundang pro kontra. Konon, terlalu banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Entah kepentingan politik atau ekonomi. Atau mungkin dua-duanya. Namun yang jelas, terbentuknya Protap hanya akan terjadi apabila seluruh elemen masyarakat bisa bersatu padu. Masyarakat Tapanuli tidak boleh satu ranjang tetapi berbeda mimpi. Cukup satu mimpi. Provinsi Tapanuli. IP/GLOBAL POS
0 komentar:
Post a Comment