Pelayanan Kesehatan Di Taput Tak Maksimal Status RSU Swadana, Tarutung Perlu Dikaji Ulang

Pengamat ekonomi dan politik kelahiran Taput Ir Sanggam Hutapea MM mengatakan, ada dua poin penting jika berbicara sektor kesehatan. Yaitu, kualitas pelayanan kesehatan, dan keterjangkauan (aksesibilitas) rakyat terhadap layanan kesehatan tersebut.

“Berbicara tentang kualitas, kita berbicara setidaknya dua faktor yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sarana dan prasarana kesehatan. Kedua, tenaga kesehatan termasuk dokter dan para medis seperti bidan atau perawat,” kata Sanggam kepada METRO, Kamis (20/12).

Diutarakannya, di Kabupaten Taput, puskesmas sesungguhnya sudah ada di seluruh kecamatan. Bahkan ada enam kecamatan, puskesmasnya memilik fasilitas rawat inap dengan dua sampai lima tempat tidur. Seperti di Pahae, Pangaribuan, Garoga, Sipahutar, Siborongborong, Pagaran. Lalu ada sekitar 60 puskesmas pembantu yang menyebar hampir di seluruh kecamatan. Taput juga memilik RSU Swadana Tarutung.

“Pertanyaannya adalah bagaimana kualitas layanan kesehatannya. Bagaimana alat-alat kesehatan tersedia di puskesmas tersebut. Ini yang perlu dievaluasi. Contoh, di tempat lain selalu tersedia fasilitas tertentu di puskesmas seperti satu atau dua mobil ambulans. Kalau ada pasien yang dirujuk ke pelayanan yang lebih tinggi harus ada ambulans yang mengantarnya.

Kedua, bagaimana ketersediaan dokter di puskesmas tersebut,” ujar pria murah senyum lulusan S1 dari IPB ini.
Di Taput, kata Sanggam, setidaknya ada hampir 40 dokter umum yang menyebar di puskesmas. Tetapi Taput masih kekurangan dokter-dokter spesialis. Bahkan, di RSU Swadana Tarutung pun dokter spesialis bisa dihutung dengan jari. Dokter spesialis yang ada yakni, dokter penyakit dalam (internis) dan kandungan, itupun dalam jumlah yang sangat terbatas.

“Karena kekurangan tenaga spesialis di Taput, masyarakat sering berobat keluar daerah seperti Siantar. Sangat sulit jika hanya dua dokter spesialis kandungan untuk melayani seluruh Taput. Di Taput tidak ada dokter spesialis anak.
Yang kita inginkan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan ditingkatkan. Salah satunya bagaimana menyediakan dokter spesialis yang dibutuhkan masyarakat,” tutur pria lulusan S2 UGM Jogjakarta, ini.

Sanggam melanjutkan, masyarakat Taput sudah butuh tambahan dokter internis terutama spesialis yang terkait dengan penyakit jantung, hipertensi dan pembuluh darah.
Karena pola makan, warga masyarakat di Taput sangat rentan dengan penyakit ini. Selain itu, fasilitas pendukung seperti laboratorium juga sangat dibutuhkan.

“Dokter-dokter spesialis ini juga bukan harus di RSU Swadana Tarutung tapi dia juga harus melayani beberapa puskesmas. Saya mencontohkan seperti subregional. Subregional Siborongborong dan sekitarnya harus ada satu atau dua dokter spesialis anak.
Kemudian di daerah Pahae. Sehingga dengan demikian layanan kesehatan semakin baik,” sebut pria yang memperistirkan Tiurlan ME br Samosir, ini.

Sanggam mengungkapkan, masyarakat Taput banyak yang berobat ke luar daerah. Hal ini dikarenakan RSU Swadana Tarutung tidak mampu melayani seperti yang diharapkan masyarakat. Dan, ini juga terkait dengan minimnya alat atau fasilitas kesehatan di RSU tersebut termasuk juga ketiadaan atau minimnya dokter spesialis. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus. Pengelolaan RSU Swadana Tarutung perlu dikaji ulang.

“RSU ini dikelola oleh kabupaten dengan embel-embel swadana. Secara sederhana pengelolaan dana di RS ini berada di tangan Pemerintah Kabupaten di daerah dengan kondisi ekonomi yang belum begitu  bagus, status swadana tidak cocok. Makanya perlu dikaji ulang, apakah lebih bagus RSU tersebut dikelola oleh kabupaten atau diserahkan kepada pemerintah provinsi,” beber ayah dari satu anak ini.

“Jika pemerintah provinsi bisa mengelola rumah sakit ini lebih baik dari pemerintah kabupaten, maka serahkan saja RSU Swadana Tarutung ke provinsi. Karena sudah lebih dari lima tahun, rumah sakit ini berstatus swadana, tapi kualitas pelayanan di RSU ini tidak membaik. Makanya  status seperti sekarang, perlu dikaji ulang. Jangan karena kepentingan pihak tertentu, status swadana ini terus dipertahankan,” lanjutnya.

Ayah dari Joshua Graciano Marsahala, ini menyebutkan, terkait masalah kesejahteraan khususnya dokter spesialis, juga harus diperbaiki. Agar memiliki dokter spesialis mencukupi, pemkab juga bisa ‘membajak’ dokter spesialis dari daerah lain.
“Kita contohkan di bank, tenaga ahli bisa dibajak dari bank lain. Jadi, pemkab juga bisa membajak dokter spesialis dari kabupaten atau daerah lain untuk menutupi kekurangan dokter spesialis. Asalkan saja kesejahteraan dan fasilitas yang diberikan lebih baik. Karena dokter spesialis itu merupakan pelayan publik, wajar kita berikan fasilitas tertentu,” tukasnya sembari menambahkan, minimalnya ada dua dokter spesialis di setiap subregional.

Kemudian, sambung Sanggam, pemkab juga bisa bekerja sama dengan kabupaten lain seperti Humbahas dan Tobasa untuk mendatangkan dokter spesialis.  “Cara kerja samanya yakni, hadirkan dokter spesialis sperti dokter spesialis anak secara bergilir. Misalnya, dua hari di Taput, dua hari di Tobasa, dan dua hari di Humbahas. Biayanya bisa ditanggulangi bersama,” tandasnya.
 
Sanggam juga menyoroti bagaimana mendayagunakan dengan baik seperti posyandu, tenaga kesehatan atau bidan. Terutama untuk daerah terpencil. Di sini, pemkab diminta untuk memberikan insentif khusus ke tenaga kesehatan daerah terpencil itu.

“Bidan desa harus diberi perhatian. Bidan desa bukan melayani wanita yang saat akan melahirkan saja, tapi dia harus melakukan sosialisasi terhadap kesehatan ibu dan anak. Inilah sebagian besar gambaran masalah di bidang kesehatan di Taput. Pengelolaan atau peningkatan layanan kesehatan sangat lambat,” katanya.

Hal terpenting lain, bagaimana meningkatkan akses masyarakat kepada layanan kesehatan. Ini harus lebih khusus kepada masyarakat golongan bawah.  “Kita punya jamkesmas dan jamkesda. Jamkesmas dan jamkesda ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Supaya rakyat kalangan bawah tahu fasilitas tersebut. Artinya harus diberitahukan ada fasilitas ini sehingga mereka tahu hak-haknya. Sekarang di Taput kita perluas dulu jamkesmas dan jamkesda dan prioritaskan golongan bawah bisa menikmatinya,” pungkasnya.

Source, Metro Siantar 


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment