Hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerahnya kembali di depan mata. Ini menyusul Perppu Pilkada yang bakal melenggang mulus pembahasannya di DPR, awal Januari 2015. Sebelumnya, Perppu No 1 Tahun 2014 diterbitkan SBY semasa masih menjabat Presiden untuk menganulir UU Pilkada No 22 Tahun 2014 yang sudah terlanjur disahkan DPR. Namun, publik tentu masih mengingat bagaimana Fraksi Demokrat di DPR melakukan aksi Walk Out menjelang pengesahan UU Pilkada, September 2014. Alhasil, kubu KMP mendulang suara yang menghendaki Pilkada lewat DPRD. Padahal, Pilkada lewat DPRD diyakini tidak akan lolos seandainya Fraksi Demokrat bergabung dengan kubu KIH.
Tetapi di situlah letak kepiawaian SBY. Dalam tiga bulan terakhir, pro kontra Perppu Pilkada pun menjadi perbincangan sentral di jagat politik. Demokrat di bawah komando SBY menjadi penentu nasib pilkada langsung yang terkandung dalam Perppu tersebut. Demokrat menjadi rebutan antara KIH dan KMP. “Demokrat saat ini ibarat gadis seksi yang sedang diperebutkan kedua kubu di DPR,” imbuh pengamat politik Ansi Lema, Jumat (12/12).
Menurut Ansi, Demokrat sekarang punya posisi menentukan perubahan arah politik di DPR yang selama ini digadang-gadang milik Partai Golkar. “Golkar sekarang keropos akibat konflik internal. Mereka bukan lagi penentu arah koalisi dan politik. Sekarang, bandul penting yang akan jadi penentu ada di tangan Demokrat,” katanya.
Diketahui, isu Perppu memuncak setelah Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie menolak pilkada langsung. Sontak, pernyataan tersebut membuat berang SBY. Presiden Indonesia ke-6 itu menilai Aburizal ingkar janji saat Perppu diteken atas kesepakatan bersama parpol KMP. Lewat akun twitternya, SBY bahkan menunjukkan bukti tertulis kesepakatan anggota KMP yang sepakat menggolkan Perppu di DPR. Merasa dipermalukan SBY, lewat akun twitternya juga, Aburizal mendadak berbalik arah mendukung pilkada langsung.
Kendati dianggap tidak konsisten, sikap Aburizal alias Ical menuai pujian dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebagai mantan Ketum Golkar, Kalla menyambut baik keputusan Golkar yang akhirnya berdamai dengan KIH. Menurutnya, memang seharusnya Golkar mendukung Perppu tersebut, sesuai dengan nota kesepakatan di antara anggota KMP. "Itu kan bagus jadinya kan," ujar JK di Jakarta, Jumat (12/12). Kendati demikian, JK enggan mengurusi AD/ART di Munas IX Partai Golkar di Bali, yang merekomendasikan agar menolak Perppu Pilkada langsung, "Jangan tanyakan ke saya, tanyakan Pak Ical, tapi baiklah supaya bersatu (mendukung Perppu)," jelasnya.
Pujian terhadap Golkar juga dilontarkan politisi Demokrat, Max Sopacua. Menurut dia,
sebagian besar masyarakat menginginkan demokrasi di Indonesia tidak mengalami kemunduran, jika pilkada kembali dilakukan lewat DPRD. "Saya menyambut baik dong, dan kita juga menyambut baik siapa saja yang mendukung Perppu," tuturnya.
Meski ikut menyambut gembira keputusan Golkar, politisi Demokrat lainnya, Benny K Harman justru meragukan komitmen KIH terhadap Perppu Pilkada. Dia mengemukakan, KIH selama ini konsisten mendukung pilkada langsung, bukan mendukung Perppu Pilkada. "KIH kita belum tahu. Karena mendukung pilkada langsung berbeda dengan mendukung perppu. KIH hanya mendukung pilkada langsung tanpa perbaikan, sementara dalam Perppu ada 10 perbaikan," ujar Benny di Jakarta, Kamis (11/12). Karenanya Benny berharap, saat pembahasan Perppu usai reses pada Januari 2015, KIH konsisten untuk mendukung Perppu pilkada. Dengan begitu, perppu tersebut bisa diterima di DPR secara musyawarah mufakat, tidak perlu berakhir dengan voting.
KMP Mulai Rapuh
Sikap Golkar yang terbawa arus Demokrat ternyata membuat PKS berada di posisi sulit. Berdalih mempertahankan KMP, mau tidak mau PKS akhirnya ikut berubah haluan mengikuti Golkar. “Kami mendukung Perppu ini agar tetap ada kesolidan dalam KMP," ujar Ketua DPP PKS Mahfudz Shiddiq kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/12).
Namun, Mahfudz bersikukuh PKS menyetujui Perppu bukan karena melihat aspek sistem pilkada. Namun lebih kepada kebersamaan. Bisa saja pilihan KMP berubah, dan mengajukan hal yang berbeda di kemudian hari. "Ini kan hal yang dinamis. Jadi nanti bisa saja ada usulan perubahan lagi,"ujarnya.
Manuver cepat SBY yang tiba-tiba merapat ke kubu KIH memang membuat porak-poranda KMP. Satu per satu parpol anggota KMP berbalik arah mendukung Perppu Pilkada langsung. PAN lebih dulu menyatakan dukungan ke Perppu Pilkada langsung saat menyadari akan adanya perpecahan di KMP.
Partai Gerindra juga demikian yang langsung balik badan. Bahkan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto didampingi Aburizal Bakrie langsung menemui SBY. Dalam pertemuan itu, Gerindra dan Golkar menyatakan dukungan ke Perppu Pilkada langsung. Dalam sekali libasan saja, SBY sudah sukses membuat KMP berantakan. SBY pandai menempatkan posisi Demokrat sebagai posisi kunci kemenangan KMP maupun KIH di DPR. Sebagian menyebut sampai saat ini SBY masih menjadi king maker yang cerdik, menunjukkan posisi tawar PD yang tinggi di antara KMP maupun KIH.
Di saat bersamaan, politisi Gerindra, Desmond J Mahesa memperkirakan KMP akan segera bubar. Hal itu karena tanda-tanda ketidaksepahaman sudah mulai bermunculan. "(Polemik Perppu Pilkada) relevansinya dengan KMP. Kapan bubar tunggu waktu saja karena dasarnya tidak solid. Partai yang mendukung Prabowo ini mayoritas parlemen makanya pemerintahan akan pecah belah, adu domba dan lainnya," kata Desmond di Jakarta, Kamis (11/12).
Menurutnya kesolidan KMP tidak akan bertahan sampai lima tahun. Menjelang Pilkada dan Pemilu akan terjadi perbedaan kepentingan yang besar. "Lucu-lucuan politik KMP ini tiga tahun saja. Tahun ke empat sudah punya kepentingan lain," terang dia.
Ruhut Sitompul juga sepakat dengan Desmon. Politisi Demokrat ini mengemukakan, jika partainya benar-benar meninggalkan KMP maka parpol koalisi pengusung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 silam tersebut bisa buyar. "Kalau nggak ada Demokrat KMP jadi layang-layang putus, bubar bos," kata Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di Jakarta, Jumat (12/12).
Beruntung, SBY tak benar-benar meninggalkan KMP karena masih menjaga komunikasi baik dengan KIH maupun KMP. Posisi nonblok yang dipilih menggambarkan keinginan Demokrat untuk bebas merdeka mendukung KMP maupun KIH sesuai dengan kepentingan politiknya. "Pak SBY kan sudah waspada melihat hal-hal seperti itu. Karena itu kita jadi penyeimbang," kata Ruhut. IHP
10 Perbaikan Perppu Pilkada Usulan SBY
- Uji publik calon kepala daerah yang bisa mencegah adanya calon yang buruk dan kapasitas rendah. Namun, uji publik ini tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai gubernur, bupati, dan wali kota.
- Penghematan dan pemotongan anggaran yang signifikan karena dirasakan selama ini biayanya besar.
- Mengatur pembatasan kampanye dan kampanye secara terbuka sehingga biaya bisa dihemat dan mencegah benturan antar massa.
- Akuntabilitas dana kampanye termasuk dana sosial. Tujuannya untuk mencegah kolusi.
- Larangan politik uang, termasuk serangan fajar dan pembayaran terhadap partai politik pengusung.
- Larangan fitnah dan kampanye hitam karena bisa menyesatkan publik karena merugikan calon yang difitnah. Para pelaku fitnah perlu diberikan sanksi hukum.
- Larangan pengerahan aparat birokrasi, karena ditengarai banyak calon menggunakan aparat birokrasi sehingga bisa mengganggu netralitas.
- Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca pilkada, karena calon yang menang merasa tidak didukung oleh aparat birokasi.
- Selesaikan penyelesaian sengketa pilkada yang akuntabel dan tidak berlarut-larut serta perlu sistem yang tidak mudah dilakukan penyuapan.
- Menuntut tanggung jawab calon atas kelakuan pendukungnya.
0 komentar:
Post a Comment