Proyek Perluasan Bandara Binaka di Nias Telan Dana Rp 200 Miliar

Bupati Nias dan Jajarannya di Jakarta

Bandara Binaka di Kabupaten Nias, Sumatera Utara akan dikembangkan. Salah satu pengembangan yang dikejar adalah menambah panjang dan lebar landasan pacu menjadi 2.600 meter x 60 meter. Bupati Kabupaten Nias Sokhiatulo Laoli mengatakan, dengan landasan pacu yang lebih panjang dan lebar, bandara ini bisa didarati pesawat berukuran besar. Sehingga bandara ini bisa melayani penerbangan langsung, dari dan menuju sejumlah tempat.

"Kita harapkan nanti kalau sudah selesai, bandara ini bisa melayani penerbangan langsung dari Jakarta, Surabaya. Bahkan kita harapkan, bisa juga ada penerbangan dari Penang (Malaysia)," kata Laoli di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Sebagai gambaran, bandara yang terletak di Kecamatan Gunung Sitoli, Sumut ini memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1.800 meter x 30 meter. Kondisi ini dianggap tidak ideal karena hanya jenis pesawat ukuran kecil yang bisa mendarat di bandara ini.

Saat ini, hanya pesawat Wings Air jenis Fokker 70, yang terbang 3 kali sehari dari Bandara Kualanamu ke Bandara Binaka. Waktu tempuhnya sekitar 50 menit. "Jadi memang sekarang kita hanya ada penerbangan yang rutin setiap hari hanya dari Medan, dari Bandara Kualanamu," sebut dia.

Bila tidak ada aral melintang, proyek pengembangan ini akan dimulai 2015, dengan proyeksi pengerjaan fisik selama 3 tahun. "Lahan kita sudah cukup semua kita sudah punya lahan yang siap digarap 1.000 meter x 255 meter. Jadi lahan kita sudah siap. Kita tinggal tunggu anggaran di tahun depan mungkin sekitar April 2015, setelah itu sudah bisa jalan semua. Nggak ada masalah," katanya.

Pembangunan bandara ini membutuhkan dana hingga Rp 200 miliar. Dana investasi tersebut akan dialokasikan dari kombinasi dana APBN dan APBD. Untuk dana APBD, lima Kabupaten di Nias yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli.

"Bandara ini akan menjadi milik bersama antara lima Kabupaten Kota, jadi nanti APBD-nya juga akan ditanggung bersama sesuai hasil kesepakatan. Jadi belum bisa dianggarkan sekarang karena kita baru akan rapat," sebut Laoli.

Sementara, dari pemerintah pusat lewat APBN, dianggarkan Rp 50 miliar-Rp 100 miliar. "Tinggal tunggu persetujuan DPR, mungkin baru bisa dialokasikan di April 2015," sebut dia.