![]() |
ILUSTRASI |
Menurut politisi Partai Golkar ini, Pemkab Taput telah berupaya mengatasi kekurangan guru tersebut dengan melakukan pemerataan para guru di setiap sekolah. Namun hasilnya tidak banyak membantu. Dengan demikian, solusinya hanya melakukan perekrutan atau penambahan guru, agar sekolah-sekolah yang kekurangan guru mulai SD, SMP, SMA maupun SMK di seluruh wilayah Taput dapat teratasi.
“Adanya guru honorer yang jumlahnya mencapai 2.185 orang di Taput sebenarnya dapat mengatasi kekurangan guru tersebut, tapi Pemkab Taput merasa sangat berat untuk membiayai para guru honorer melalui dana APBD Taput, karena anggaran sangat terbatas. Di sini kita minta Pemprovsu ikut membantu menanggulangi pembiayaan guru honorer itu, agar bisa mengisi kekurangan guru tersebut,” katanya.
Begitu juga menyangkut sertifikasi guru, Pemkab Taput sangat mengharapkan bantuan Pemprov agar seluruh guru bisa mendapatkannya, karena guru-guru di Taput baru 50 persen yang sudah memperoleh sertifikasi. 50 persen selebihnya belum mendapatkannya, sehingga terjadi kecemburuan sosial.
“Dengan adanya ketentuan mengenai sertifikasi guru ini, para guru yang belum memperoleh sertifikasi menjadi kurang semangat untuk mengajar, karena gaji/pendapatan para guru yang sudah sertifikasi sangat jauh berbeda dengan guru yang tidak memiliki sertifikasi,” ujar Fernando sembari berharap agar seluruh guru dibiayai Pemprovsu untuk memperoleh sertifikasi.
Terhadap permasalahan ini, menurutnya, pihaknya bersama Pemkab Taput sudah menyurati Pemprovsu untuk mencari solusi peningkatan pendapatan tenaga pendidik yang belum memiliki sertifikasi, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan soscial, demi bergairahnya kembali dunia pendidikan di Taput. “Semua masalah pendidikan di Taput harus segera diatasi, jangan biarkan Tapanuli tertinggal dalam dunia pendidikan.”
0 komentar:
Post a Comment