Menanggapi adanya pemberitaan yang menuding Pemkab Toba Samosir (Tobasa) tidak peduli dengan masih adanya desa-desa di wilayahnya yang belum menikmati fasilitas listrik dari PLN, Kabag Humas dan Protokol Setdakab Toba Samosir, Elisber Tambunan mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan opini tersebut.
Mengawali keterangannya, Elisber menyebutkan, pihaknya telah menempuh berbagai upaya sesuai dengan mekanisme yang berlaku agar desa-desa tersebut dapat dilistriki. “Sebenarnya kita berada di pihak yang sama dengan para mahasiswa dan pemerhati Tobasa yang merasa prihatin dengan kondisi desa-desa yang belum dilistriki, namun harus benar-benar dipahami, sejauh mana kewenangan Pemkab dalam melistriki dan hal-hal apa yang sudah ditempuh untuk melistriki”, papar Elisber di ruang kerjanya, Rabu (23/01). Dikatakannya juga, Pemkab sangat berterima kasih, adanya dukungan dan gebrakan dari berbagai elemen masyarakat agar desa-desa tersebut dilistriki, namun dia berharap, dukungan tersebut dapat disampaikan dengan tepat dan benar.
“Kita tidak perlu malu mengakui masih ada desa-desa kita yang belum dilistriki, namun masyarakat harus tahu, berbagai cara dan upaya telah kita tempuh agar desa-desa tersebut menikmati listrik. Kita baru akan malu apabila kita menutup mata akan masalah ini, kita sudah bertindak dan bukan hanya bicara”, ujar Elisber.
Menurutnya lagi, Pemkab Toba Samosir juga sangat prihatin dengan kondisi ini dan pihaknya sangat gencar mencari solusi dan alternatif demi mewujudkan kepedulian untuk warga desa-desa tersebut, bagaimana tidak? Sesuai dengan inventarisasi yang dilakukan begitu Pandapotan Kasmin Simanjuntak/ Liberty Pasaribu mengemban amanah untuk menjadi Bupati/ Wakil Bupati, ternyata diperoleh data sebanyak 65 Desa dari 244 desa/ kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan ternyata masih gelap gulita karena belum menikmati fasilitas listrik. “Jadi bukan hanya 7 Desa, namun 65 Desa dengan sekitar 102 dusun, terkejut dengan data ini?, demikian halnya dengan Bupati”, beber Elisber.
Karena itu, lebih lanjut Elisber memaparkan, prihatin dengan kondisi masyarakatnya, selepas dilantik menjadi Bupati/Wabup pada 12 Agustus 2010, beberapa minggu setelah menjabat, Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Wabup Liberty Pasaribu langsung menyurati Direktur Utama PLN pada 8 September 2010 dengan nomor Surat 100/1685/Pem/2010, untuk bermohon penyediaan jaringan listrik di desa-desa tersebut. Kurang mendapat tanggapan, Bupati melanjutkan dengan surat susulan Nomor 100/201/Pem/2011 tertanggal 27 Januari 2011. Dalam surat tersebut dikatakan Juru Bicara Pemkab ini, pihaknya juga melampirkan data-data desa dan dusun yang belum dilistrik di wilayahnya. “Tidak cukup sampai disitu, Bapak Bupati sudah bolak balik Kementrian ESDM mempertanyakan hal ini”, terang mantan Camat Parmaksian dan Camat Borbor ini.
Masih dalam keterangannya, Elisber menerangkan, tidak hanya Pemkab Toba Samosir, DPRD Tobasa juga telah berupaya untuk memperjuangkan melistriki desa-desa tersebut. Dalam kunjungan kerja DPRD Tobasa di kantor PT PLN Wilayah Sumut pada 10 Agustus 2012 yang lalu, antara lain disepakati PT PLN akan memprioritaskan pelistrikan di beberapa wilayah Tobasa pada RKKL PT PLN. Upaya lainnya, DPRD Tobasa juga telah menyurati Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI cq. Dirjen Ketenagalistrikan agar memprioritaskan pembangunan jaringan listrik pada desa-desa tersebut.
Tak kunjung mendapat respon, Pemkab Tobasa melanjutkan upaya melistrik desa tersebut dengan memohon dukungan kepada anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Bapak Parlindungan Purba dan Bapak Rudolf Pardede yang kemudian menyurati Dirut PT PLN dan GM PT PLN Wil. I Sumbagut. Dalam surat tertanggal 27 Maret 2012 dengan Nomor 02/DPD RI-SU/III/2012 tersebut, dengan merujuk Surat Bupati Toba Samosir, anggota DPD RI asal Sumut tersebut meminta PLN dapat merealisasikan permohonan Pemkab Tobasa tersebut.
Menjawab surat anggota DPD RI asal Sumut ini, dalam surat yang juga ditembuskan ke Bupati Toba Samosir, Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menyebutkan, pihaknya akan melistriki secara bertahap sesuai dengan anggaran yang disediakan pada APBN dan anggaran PLN sendiri. Sebagai buah dari perjuangan dan upaya dalam melistrik desa-desa tersebut, dalam surat Dirut PLN tersebut, disebutkan juga, untuk Tahun 2011/2012 telah diprogramkan Listrik Desa untuk Kabupaten Tobasa, namun masih 2 (dua) desa, yakni di Desa Sibide Barat pada Dusun Rina Bolak dan Adian Naginjang dan Desa Meranti Utara pada Dusun Natumingka. Menurut Elisber, hal ini patut disyukuri walaupun masih sangat jauh dari harapan. “Setidaknya, apa yang kita perjuangkan selama ini, sudah mulai menuai hasil, sedangkan untuk desa lainnya akan terus diperjuangkan”, ujarnya.
Dengan luas wilayah 2.021,8 km2, dan jumlah penduduk mencapai 173.129 jiwa (Statistik Tobasa, 2010), pada 65 desa tersebut terdapat sekitar 2.799 kepala keluarga belum dilistriki. Menurut Elisber, memang hal ini sangat ironis, mengingat Toba Samosir dikenal dengan sumber daya alamnya yang dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik terbesar di Sumatera Utara. “Kita tahu ada perusahaan penghasil listrik Asahan I yang dikelola PT BDSN, Asahan II yang dikelola PT INALUM, dan Asahan III yang dalam tahapan pembangunan, namun karena kewenangan yang terbatas yang dimiliki Pemkab, masih banyak desa yang belum menikmati listrik ibarat pepatah Batak Mauas Ditoru Ni Sampuran (kehausan di sumber air-red)”, imbuh Elisber. Untuk itu, mengingat masih banyaknya desa yang belum dialiri listrik, Elisber mengatakan, Pemkab Tobasa sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk perjuangan ini.
Sebenarnya dikatakan Elisber lagi, menyiasati permasalahan listrik di desa-desa tersebut, Pemkab Tobasa telah mencoba berbagai upaya salah satunya dengan mendorong pemakaian listrik tenaga surya, namun hal ini tidak cukup menjawab kebutuhan warga mengingat letak geografis dan kondisi iklim di 65 desa tersebut berbeda-beda. Kebanyakan desa tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi sehingga program tadi belum memberikan kepuasan bagi warganya.
Elisber menambahkan, untuk wilayah Kecamatan Habinsaran, baru-baru ini (16/01) Tim PLN dipimpin Binsen Situmorang, didampingi Tim dari Pemkab Tobasa yang dipimpin Sekretaris Bappeda, Ir. Pargaulan Sianipar telah melakukan survey dalam upaya pemasangan jaringan listrik di wilayah tersebut. “Jadi terkait dalam pelistrikan desa-desa tersebut, Pemkab Tobasa sangat getol agar ini dapat segera terealisasi, namun kembali harus digarisbawahi, Pemkab Tobasa hanya berwenang sebatas mengajukan permohonan ke PT PLN selaku pihak yang memiliki otoritas mutlak dalam pelistrikan ini, hal ini perlu saya jelaskan agar tidak terjadi tudingan negatif ke pihak Pemkab Tobasa”, pungkasnya.
HUMAS TOBASA
 |
| Bupati Toba Samosir, Pandapotan Kasmin Simanjuntak di ruang kerjanya ketika menerima Audiensi HIMA Tobasa bersama perwakilan warga dari beberapa desa di Kecamatan Habinsaran dalam membahas upaya melistriki desa-desa di Toba Samosir, Balige, (27/10/12). Pertemuan ini juga dihadiri pihak PT PLN. |
“Kita tidak perlu malu mengakui masih ada desa-desa kita yang belum dilistriki, namun masyarakat harus tahu, berbagai cara dan upaya telah kita tempuh agar desa-desa tersebut menikmati listrik. Kita baru akan malu apabila kita menutup mata akan masalah ini, kita sudah bertindak dan bukan hanya bicara”, ujar Elisber.
Menurutnya lagi, Pemkab Toba Samosir juga sangat prihatin dengan kondisi ini dan pihaknya sangat gencar mencari solusi dan alternatif demi mewujudkan kepedulian untuk warga desa-desa tersebut, bagaimana tidak? Sesuai dengan inventarisasi yang dilakukan begitu Pandapotan Kasmin Simanjuntak/ Liberty Pasaribu mengemban amanah untuk menjadi Bupati/ Wakil Bupati, ternyata diperoleh data sebanyak 65 Desa dari 244 desa/ kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan ternyata masih gelap gulita karena belum menikmati fasilitas listrik. “Jadi bukan hanya 7 Desa, namun 65 Desa dengan sekitar 102 dusun, terkejut dengan data ini?, demikian halnya dengan Bupati”, beber Elisber.
Karena itu, lebih lanjut Elisber memaparkan, prihatin dengan kondisi masyarakatnya, selepas dilantik menjadi Bupati/Wabup pada 12 Agustus 2010, beberapa minggu setelah menjabat, Bupati Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Wabup Liberty Pasaribu langsung menyurati Direktur Utama PLN pada 8 September 2010 dengan nomor Surat 100/1685/Pem/2010, untuk bermohon penyediaan jaringan listrik di desa-desa tersebut. Kurang mendapat tanggapan, Bupati melanjutkan dengan surat susulan Nomor 100/201/Pem/2011 tertanggal 27 Januari 2011. Dalam surat tersebut dikatakan Juru Bicara Pemkab ini, pihaknya juga melampirkan data-data desa dan dusun yang belum dilistrik di wilayahnya. “Tidak cukup sampai disitu, Bapak Bupati sudah bolak balik Kementrian ESDM mempertanyakan hal ini”, terang mantan Camat Parmaksian dan Camat Borbor ini.
Masih dalam keterangannya, Elisber menerangkan, tidak hanya Pemkab Toba Samosir, DPRD Tobasa juga telah berupaya untuk memperjuangkan melistriki desa-desa tersebut. Dalam kunjungan kerja DPRD Tobasa di kantor PT PLN Wilayah Sumut pada 10 Agustus 2012 yang lalu, antara lain disepakati PT PLN akan memprioritaskan pelistrikan di beberapa wilayah Tobasa pada RKKL PT PLN. Upaya lainnya, DPRD Tobasa juga telah menyurati Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI cq. Dirjen Ketenagalistrikan agar memprioritaskan pembangunan jaringan listrik pada desa-desa tersebut.
Tak kunjung mendapat respon, Pemkab Tobasa melanjutkan upaya melistrik desa tersebut dengan memohon dukungan kepada anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Bapak Parlindungan Purba dan Bapak Rudolf Pardede yang kemudian menyurati Dirut PT PLN dan GM PT PLN Wil. I Sumbagut. Dalam surat tertanggal 27 Maret 2012 dengan Nomor 02/DPD RI-SU/III/2012 tersebut, dengan merujuk Surat Bupati Toba Samosir, anggota DPD RI asal Sumut tersebut meminta PLN dapat merealisasikan permohonan Pemkab Tobasa tersebut.
Menjawab surat anggota DPD RI asal Sumut ini, dalam surat yang juga ditembuskan ke Bupati Toba Samosir, Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menyebutkan, pihaknya akan melistriki secara bertahap sesuai dengan anggaran yang disediakan pada APBN dan anggaran PLN sendiri. Sebagai buah dari perjuangan dan upaya dalam melistrik desa-desa tersebut, dalam surat Dirut PLN tersebut, disebutkan juga, untuk Tahun 2011/2012 telah diprogramkan Listrik Desa untuk Kabupaten Tobasa, namun masih 2 (dua) desa, yakni di Desa Sibide Barat pada Dusun Rina Bolak dan Adian Naginjang dan Desa Meranti Utara pada Dusun Natumingka. Menurut Elisber, hal ini patut disyukuri walaupun masih sangat jauh dari harapan. “Setidaknya, apa yang kita perjuangkan selama ini, sudah mulai menuai hasil, sedangkan untuk desa lainnya akan terus diperjuangkan”, ujarnya.
Dengan luas wilayah 2.021,8 km2, dan jumlah penduduk mencapai 173.129 jiwa (Statistik Tobasa, 2010), pada 65 desa tersebut terdapat sekitar 2.799 kepala keluarga belum dilistriki. Menurut Elisber, memang hal ini sangat ironis, mengingat Toba Samosir dikenal dengan sumber daya alamnya yang dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik terbesar di Sumatera Utara. “Kita tahu ada perusahaan penghasil listrik Asahan I yang dikelola PT BDSN, Asahan II yang dikelola PT INALUM, dan Asahan III yang dalam tahapan pembangunan, namun karena kewenangan yang terbatas yang dimiliki Pemkab, masih banyak desa yang belum menikmati listrik ibarat pepatah Batak Mauas Ditoru Ni Sampuran (kehausan di sumber air-red)”, imbuh Elisber. Untuk itu, mengingat masih banyaknya desa yang belum dialiri listrik, Elisber mengatakan, Pemkab Tobasa sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk perjuangan ini.
Sebenarnya dikatakan Elisber lagi, menyiasati permasalahan listrik di desa-desa tersebut, Pemkab Tobasa telah mencoba berbagai upaya salah satunya dengan mendorong pemakaian listrik tenaga surya, namun hal ini tidak cukup menjawab kebutuhan warga mengingat letak geografis dan kondisi iklim di 65 desa tersebut berbeda-beda. Kebanyakan desa tersebut memiliki curah hujan yang sangat tinggi sehingga program tadi belum memberikan kepuasan bagi warganya.
Elisber menambahkan, untuk wilayah Kecamatan Habinsaran, baru-baru ini (16/01) Tim PLN dipimpin Binsen Situmorang, didampingi Tim dari Pemkab Tobasa yang dipimpin Sekretaris Bappeda, Ir. Pargaulan Sianipar telah melakukan survey dalam upaya pemasangan jaringan listrik di wilayah tersebut. “Jadi terkait dalam pelistrikan desa-desa tersebut, Pemkab Tobasa sangat getol agar ini dapat segera terealisasi, namun kembali harus digarisbawahi, Pemkab Tobasa hanya berwenang sebatas mengajukan permohonan ke PT PLN selaku pihak yang memiliki otoritas mutlak dalam pelistrikan ini, hal ini perlu saya jelaskan agar tidak terjadi tudingan negatif ke pihak Pemkab Tobasa”, pungkasnya.
HUMAS TOBASA
0 komentar:
Post a Comment